Ketua DPRD Kudus Tidak Hadir Dalam Penandatanganan KUA-PPAS

Radio Suara Kudus

Info Seputar Kudus 27 Agustus 2011 - Penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2011, Jumat malam kemarin, tanpa dihadiri Ketua DPRD Kudus Tri Erna Sulistyowati.

Hadir pada penandatanganan KUA-PPAS di ruang pertemuan Ketua DPRD Kudus, yakni Bupati Kudus Musthofa, tiga orang Wakil Ketua DPRD Kudus, masing - masing adalah Nur Khabsyin, Nor Hartoyo, dan Agus Darmawan, serta sejumlah pejabat muspida. Terkait dengan ketidakhadiran Ketua DPRD Kudus, Bupati Kudus Musthofa ketika ditemui usai penandatanganan mengaku, enggan berkomentar soal itu.

Ia berharap, dewan akan segera menjadwalkan pembahasannya, karena waktunya cukup mendesak, mengingat waktu efektif hanya tiga bulan, yakni September hingga Desember 2011. Dari sisi pendapatan, katanya, tidak banyak hal yang mengalami perubahan, karena efisiensi dan efektivitas dilaksanakan semua, sehingga tidak ada proyek dan program yang terlalu signifikan dan hampir merata. Ia berharap, legislatif dengan eksekutif terjadi kesamaan persepsi dan kesamaan pandang.

Dalam penyusunan APBD ini, katanya, pemkab selalu berdasarkan pada kepentingan masyarakat, sebagai bentuk balas budi terhadap rakyat yang mengusulkan kepala daerah, demikian pula anggota dewan.

Ditambahkannya, dengan ditandatanganinya KUA-PPAS, diharapkan ada kesadaran hal-hal yang perlu ditambah. Pemkab Kudus akan berupaya mencari bantuan dari APBN maupun APBD satu untuk mendukung pembanguan di Kudus, karena APBD Kudus tidak akan mampu membiayai pembangunan infrastruktur di kota ini.

Menurut rencana, pada APBD perubahan tahun ini akan ada dana bantuan dari Pemerintah Pusat cukup besar untuk merealisasi kegiatan di Kudus. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pendapatan daerah pada tahun anggaran 2011 mengalami peningkatan 2,37 persen menjadi Rp. 932,16 miliar.

Hal tersebut, terjadi karena adanya penambahan target penerimaan asli daerah hingga 13,29 persen dan pendapatan sah sebesar 42,86 persen, menyusul adanya dana BOS dan bantuan keuangan untuk pembangunan jalan usaha tani (JUT).

Sementara anggaran belanja sesuai kebijakan umum perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp.14,12 miliar menjadi Rp. 985,7 miliar. Belanja tidak langsung, awalnya dianggarkan Rp. 608,2 miliar, berkurang menjadi Rp. 594,8 miliar, sedangkan belanja langsung bertambah Rp. 27,5 miliar menjadi Rp. 390,9 miliar.