Radiosuarakudus.com - Bencana banjir yang melumpuhkan aktivitas sejumlah wilayah di daerah Kudus beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik. Pasalnya, banjir bukan saja merendam rumah-rumah warga, menelan harta benda dan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan akses transportasi utama jalan pantura yang menjadi roda perekonomian negara. Tak ayal, bantuan untuk korban bencana banjir banyak berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, perusahaan swasta, hingga masyarakat yang membentuk solidaritas peduli korban bencana banjir dan tanah longsor, Kamis (30/1).
Adapun bantuan yang diberikan kepada korban banjir, antara lain sembako, bahan-bahan pokok, mi instan, air mineral, roti, pakaian layak pakai, selimut, uang, dan berbagai bantuan lain yang menjadi kebutuhan utama korban bencana. Sementara itu, untuk menampung bantuan korban bencana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memberdayakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Melalui BPBD atas nama Pemkab Kudus, jangan sampai bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor tidak tepat sasaran. Kami juga mengimbau agar bantuan tidak ada keterlambatan pendistribusian,” tutur Bupati Kudus Musthofa.
Selain menerapkan prinsip tepat sasaran dan tepat waktu, Musthofa akan mencatat dan membukukan semua jenis bantuan secara tertib administrasi. “Kami akan mengumumkan bantuan korban bencana kepada publik. Dengan begitu, publik bisa mengakses bantuan apa saja, dari mana, jumlahnya berapa secara transparan dan terbuka. Kami selalu berupaya menerapkan prinsip tepat aturan, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” ujar Musthofa.
Salah satu bantuan dari pemerintah pusat berasal dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Menteri Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan SAR Nasional. Menkokesra Agung Laksono meninjau korban banjir dan menyalurkan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok, obat-obatan, matras, selimut, dan uang tunai senilai 100 juta yang diserahkan di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (29/1). Sementara itu, Kementerian Pertanian memberikan bantuan pupuk, bibit, pembasmi hama, dan berbagai bantuan untuk keperluan pertanian. Terkait dengan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, Musthofa menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum berjanji akan segera memperbaiki, terutama jalan pantura yang menjadi akses utama menuju kota lain.
Selain dari pemerintah, banyak bantuan berdatangan dari perusahaan swasta, seperti PT Djarum, Polytron, Pundi Amal SCTV, TVOne, PT Sidomuncul, dan hampir semua lembaga keuangan swasta turut berpartisipasi mengulurkan bantuan kepada korban bencana. Bahkan, instansi pendididikan seperti Forum Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang ikut meringankan beban korban dengan memberikan bantuan sembako, obat-obatan, dan pakaian pantas pakai.
“Pemkab Kudus mengucapkan terima kasih kepada segenap relawan dan donatur yang telah peduli memberikan bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor yang menimpa Kudus. Bantuan tersebut akan kami distribusikan secepatnya ke sembilan kecamatan di Kudus yang menjadi titik pengungsian korban,” kata Musthofa usai menerima bantuan dari salah satu perusahaan swasta. Musthofa menambahkan, selama ini Pemkab Kudus melalui BPBD Kudus mendapatkan bantuan dari berbagai komponen masyarakat yang tidak hanya memberikan bantuan berupa barang, tetapi juga tenaga. “Setidaknya ada 14 lembaga dan ratusan relawan yang ikut membantu BPBD menangani masalah bencana,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana BPBD Kudus Jumadi menjelaskan, proses distribusi bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor berjalan lancar. “Terkait dengan distribusi bantuan, BPBD Kudus bekerja sama dengan koordinator bencana di masing-masing kecamatan untuk mendata segala kebutuhan warga. Dengan cara itu, kami tahu kebutuhan korban dan secepatnya mengirim bantuan, sehingga bisa dipastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” kata Jumadi.
Semua bentuk bantuan tersebut, Pemkab Kudus berjanji akan secepatnya melakukan publikasi melalui media massa, sehingga bisa diakses masyarakat luas. Menurut Musthofa, publikasi bantuan korban bencana merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban Pemkab Kudus kepada masyarakat. “Cara publikasi yang transparan dan terbuka ini menjadi karakter bagaimana kinerja seorang bupati beserta jajarannya yang mengabdi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya. Dengan cara itu pula, Musthofa ingin menegaskan bahwa jangan sampai Pemkab Kudus yang sudah diberi amanat oleh para dermawan, kemudian tidak menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. “Kami ingin kebaikan para dermawan dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan yang terpenting tepat waktu, yakni tidak ada keterlambatan pendistribusian bantuan,” tegas Musthofa.
