INFO SEPUTAR KUDUS, JUM ‘AT 1 APRIL 2011
Kontribusi Satpol PP di wilayah Keresidenan Pati, dalam menyampaikan informasi tentang pelanggaran cukai kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus dinilai kurang serius. Selama tahun 2010, pihak bea cukai hanya menerima laporan dari Pemkab Pati dan Pemkab Rembang.
Hal itu dikatakan Kepala KPPBC Tipe Madya Kudus Eko Harry Wicaksono, Kamis 31 Maret 2011. Untuk jumlah laporan yang diterima dari dua kabupaten tersebut, sebanyak tiga laporan, dari Rembang dua laporan dan Pati satu laporan. Sedangkan Pemkab Kudus, Blora, dan Jepara, belum menyampaikan laporan kepada KPPBC Kudus. Padahal, kata dia, tahun 2009 terdapat tiga kabupaten yang menyampaikan laporan, yakni Pemkab Kudus, Pati, dan Rembang. Laporan terbanyak disampaikan Pemkab Kudus sebanyak dua laporan, sedangkan Pati dan Rembang masing-masing hanya satu laporan. Sementara laporan yang diterima KPPBC Kudus pada tahun 2011, baru satu laporan yakni dari Pemkab Blora.
Namun, laporan tersebut harus dikembalikan karena perlu dilengkapi lagi. Berdasarkan ketentuan, laporan tentang pelanggaran cukai dari masing-masing kabupaten harus disampaikan setiap enam bulan sekali. Ditegaskannya, meski tidak ada temuan, tentunya harus tetap dilaporkan. Selama ini, KPPBC Kudus berhasil mengungkap sejumlah pelanggaran yang terjadi di sejumlah kabupaten di wilayah Keresidenan Pati. Tapi kenyataannya, Satpol PP di lima kabupaten yang mendapatkan kucuran dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) belum maksimal dalam menyampaikan informasi pelanggaran cukai. Bahkan, informasi yang disampaikan tergolong kedaluwarsa, karena sudah ditindaklanjuti semua. Selain itu, informasi yang diterima KPPBC Kudus masih minim dan sumir, karena belum berbentuk laporan. (Roy Kusuma)
Posting Komentar