Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ali Rifai didampingi Kabid Pengembangan Diklat Pegawai, Revlisianto Subekti Jumat, 26 Agustus 2011. Dari ratusan tenaga pengajar tersebut, kata dia, untuk kebutuhan tenaga pengajar tingkat SD sebanyak 448 orang, meliputi guru kelas, Agama Islam, serta pendidikan jasmani dan kesehatan.
Sementara untuk guru SD Luar Biasa, jumlah yang dibutuhkan hanya 16 orang. Untuk guru SMP, kata dia, masih dibutuhkan sebanyak 64 orang, meliputi guru bidang studi, guru muatan lokal, bahasa daerah, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan jumlah bervariasi. Untuk guru bidang studi TIK juga dibutuhkan di SMA dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan sebanyak 11 guru, termasuk untuk kebutuhan guru antropologi.
Jumlah tenaga pengajar tingkat SMK, katanya, lebih besar, yakni 17 guru, meliputi guru teknik mesin/otomotif dan teknik elektro/audi dan video. Ia mengungkapkan, kebutuhan tenaga pengajar tersebut sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat, bersama pengajuan kebutuhan tenaga teknis sebanyak 1.381 orang.
Terkait dengan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil, hingga sekarang Pemkab Kudus belum menerima surat resmi dari pemerintah. Dengan adanya moratorium tersebut, maka kebutuhan tenaga teknis berpotensi tidak dipenuhi oleh pusat, mengingat dalam moratorium tersebut hanya diperbolehkan untuk merekrut tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pelayan publik, dan keselamatan masyarakat. Akan tetapi, tambah Revlisianto, kebijakan tersebut belum sampai ke daerah, sehingga belum berani berkomentar banyak.
Untuk menyesuaikan kebijakan tersebut, Pemkab Kudus perlu melakukan analisis beban kerja guna mengetahui kebutuhan PNS secara riil, sehingga tenaga yang ada bisa dimaksimalkan kinerjanya. Sedang jumlah tenaga pengajar per Desember 2010, untuk tingkat SD/SDLB sebanyak 3.591 orang, SMP sebanyak 969 orang, SMA sebanyak 473 orang, dan SMK sebanyak 147 orang.
Posting Komentar