Info Seputar Kudus - DPRD Kudus, segera berkonsultasi ke Menteri Dalam Negeri terkait keabsahan dokumen yang ditandatangani Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kudus Arumdyah Lienawati pascakeluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung.
Rencananya, tidak hanya berkonsultasi ke Mendagri, melainkan diagendakan pula ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kudus Agus Darmawan di Kudus, Jumat kemarin.
Menurutnya, konsultasi tersebut untuk menyikapi keluarnya surat putusan kasasi Mahakamah Agung terhadap Arumdyah terkait legal formal dokumen yang ditandatanginya, mengingat posisinya sebagai penanggung jawab di Dinas Bina Marga Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kudus.
Konsultasi tersebut dilakukan pekan mendatang, terutama dari Komisi C DPRD Kudus. Berdasar rapat Badan Musyawarah Jumat kemarin, DPRD Kudus memang mengagendakan konsultasi terkait keabsahan tanda tangan Arumdyah, mengingat banyak dokumen terkait APBD Perubahan yang ditandatanganinya.
Dengan konsultasi tersebut, diharapkan pengesahan APBD Perubahan 2011 tidak cacat hukum karena Arumdiyah yang menandatangani semua berkas dokumen telah divonis MA. Untuk itu, Komisi C DPRD Kudus bersama anggota akan berkonsultasi ke Mendagri dan Menpan untuk memastikan keabsahan posisi Arumdiyan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya.
Rencananya, tidak hanya berkonsultasi ke Mendagri, melainkan diagendakan pula ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kudus Agus Darmawan di Kudus, Jumat kemarin.
Menurutnya, konsultasi tersebut untuk menyikapi keluarnya surat putusan kasasi Mahakamah Agung terhadap Arumdyah terkait legal formal dokumen yang ditandatanginya, mengingat posisinya sebagai penanggung jawab di Dinas Bina Marga Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kudus.
Konsultasi tersebut dilakukan pekan mendatang, terutama dari Komisi C DPRD Kudus. Berdasar rapat Badan Musyawarah Jumat kemarin, DPRD Kudus memang mengagendakan konsultasi terkait keabsahan tanda tangan Arumdyah, mengingat banyak dokumen terkait APBD Perubahan yang ditandatanganinya.
Dengan konsultasi tersebut, diharapkan pengesahan APBD Perubahan 2011 tidak cacat hukum karena Arumdiyah yang menandatangani semua berkas dokumen telah divonis MA. Untuk itu, Komisi C DPRD Kudus bersama anggota akan berkonsultasi ke Mendagri dan Menpan untuk memastikan keabsahan posisi Arumdiyan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya.
Posting Komentar