Laporan Bantuan Parpol Diminta Tepat Waktu

Radio Suara Kudus.COM - Bertempat di aula BLK Dinsosnakertrans Kabupaten Kudus, Kamis 27 Oktober 2011 berlangsung work shop bantuan keuangan kepada parpol di Kudus.

Dalam acara ini hadir adalah Kasubid III Kantor Badan Kesbang Prov Jateng, D. Charles Dae Panie didampingi kepala Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Kudus, Kholied Sheif.

Menurut Kholied Sheif, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Pihaknya sengaja mengundang Badan Kesbang Propinsi Jateng, agar mensosialisasikan hal - hal terkait dengan laporan keungan bantuan parpol.

Selain itu, dia juga meminta kepada parpol - parpol di Kudus agar tepat waktu dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pihaknya.

Sementara itu Charles Dae Panie mengatakan, setiap partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD provinsi, kabupaten/kota berhak memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah/pemerintah daerah secara proporsional yang penghitungannya berdasar kursi bagi DPR/DPRD hasil pemilu 2004 - 2009.

Sedangkan kewajibannya adalah mempertanggungjawabkannya penggunaan bantuan keuangan secara transparan dan akuntable yang telah diaudit oleh BPK. Dijelaskannya, laporan pertanggungjawaban ini dilakukan secara berkala 1 tahun kepada pemerintah setelah diperiksa BPK.

Audit laporan oleh BPK dilakukan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada parpol paling lambat satu bulan setealh diaudit.

Dan parpol yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN / APBD. Untuk audit yang akan dilakukan oleh BPK, rencananya ketua partai dan bendahara yang diundang ke BPK.

Di Kudus sendiri jumlah bantuan untuk 16 parpol sebesar Rp. 928 juta 676 ribu 850. Dengan tiga peringkat atas yang menerima bantuan cukup besar yakni Partai Golkar Rp. 139 juta 227 ribu 450, kemudian PKB Rp. 134 juta 40 ribu 750 dan PDIP Rp. 126 juta 56 ribu 700.