Amar Menggugat Tolak Beras Impor - Belasan aktivis gabungan dari PMII, KAMMI, LMND, FSBDSI, SPI, HMI serta PRD yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan mahasiswa menggugat (Amar Menggugat), Senin 26 September 2011 melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menggelar aksi dengan melakukan orasi di alon - alon Kudus.
Dalam aksinya, selain mereka menganggap bahwa pemerintahan SBY - Boediono gagal dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia, mereka juga menyorot hal - hal yang terjadi di Kudus. Seperti permasalahan pungli kepada petani untuk mendapatkan pupuk serta bibit tanaman. Selain itu, keberadaan pasar - pasar modern juga dianggap mematikan warung - warung kecil dipedesaan.
Bahkan program - program yang sebenarnya bagus untuk rakyat, tapi aplikasi dilapangan seringkali dijumpai adanya pungli. Baik itu dibidang pendidikan, pengurusan surat - surat maupun untuk mendapatkan bantuan - bantuan.
Pemerintah daerah cenderung menjalankan pemerintahan dengan cara semaunya sendiri atau dengan istilah kapital “Take it or leave it” (ambil atau pergi). Kemudian para aktivis juga menyorot masalah hukum yang tidak berpihak pada rakyat miskin. Masyarakat miskin masih seringkali dibuat susah dan disertai pungli juga.
Terkait permasalahan PJU (penerangan jalan umum), mereka meminta agar aparat polisi yang akan mengungkap dan menyelidiki keterlambatan pembayaran rekening ke PLN itu, agar tidak tebang pilih. Karena masyarakat tiap bulan sudah membayar pajak PJU. Selain itu mereka juga menyorot permasalahan E Proc yang kontroversial.
Terakhir mereka juga menyorot permasalahan kebutuhan hidup layak di Kudus yang akan dijadikan rekomendasi untuk penetapan UMK (upah minimum kabupaten) Kudus tahun mendatang. Karena selama ini, buruh masih dijauhkan dari kesejahteraan. Dalam orasi tersebut, mereka juga menegaskan beberapa tuntutan.
Yakni tolak beras impor, lahan untuk pertanian agar diperhatikan, tehnologi untuk pertanian, ketersediaan pupuk murah, transparansi informasi publik, peraturan pembahasan pembangunan pasar modern, usut tuntas dugaan penyalahgunaan E Proc dan tunggakan ke PLN, survey ulang KHL serta pemihakan APBD 2012 harus memihak rakyat.
Dalam aksinya, selain mereka menganggap bahwa pemerintahan SBY - Boediono gagal dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia, mereka juga menyorot hal - hal yang terjadi di Kudus. Seperti permasalahan pungli kepada petani untuk mendapatkan pupuk serta bibit tanaman. Selain itu, keberadaan pasar - pasar modern juga dianggap mematikan warung - warung kecil dipedesaan.
Bahkan program - program yang sebenarnya bagus untuk rakyat, tapi aplikasi dilapangan seringkali dijumpai adanya pungli. Baik itu dibidang pendidikan, pengurusan surat - surat maupun untuk mendapatkan bantuan - bantuan.
Pemerintah daerah cenderung menjalankan pemerintahan dengan cara semaunya sendiri atau dengan istilah kapital “Take it or leave it” (ambil atau pergi). Kemudian para aktivis juga menyorot masalah hukum yang tidak berpihak pada rakyat miskin. Masyarakat miskin masih seringkali dibuat susah dan disertai pungli juga.
Terkait permasalahan PJU (penerangan jalan umum), mereka meminta agar aparat polisi yang akan mengungkap dan menyelidiki keterlambatan pembayaran rekening ke PLN itu, agar tidak tebang pilih. Karena masyarakat tiap bulan sudah membayar pajak PJU. Selain itu mereka juga menyorot permasalahan E Proc yang kontroversial.
Terakhir mereka juga menyorot permasalahan kebutuhan hidup layak di Kudus yang akan dijadikan rekomendasi untuk penetapan UMK (upah minimum kabupaten) Kudus tahun mendatang. Karena selama ini, buruh masih dijauhkan dari kesejahteraan. Dalam orasi tersebut, mereka juga menegaskan beberapa tuntutan.
Yakni tolak beras impor, lahan untuk pertanian agar diperhatikan, tehnologi untuk pertanian, ketersediaan pupuk murah, transparansi informasi publik, peraturan pembahasan pembangunan pasar modern, usut tuntas dugaan penyalahgunaan E Proc dan tunggakan ke PLN, survey ulang KHL serta pemihakan APBD 2012 harus memihak rakyat.
Posting Komentar